MENJINAKKAN PUNGUTAN LIAR

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Pungutan liar (pungli) ternyata masih saja ‘berkeliaran’ dengan liar di negeri ini. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak untuk ‘menjinakkan’ yang liar-liar ini. Beberapa pejabat Negara seperti kepala daerah juga pula telah mencoba memberantasnya dengan melakukan inspeksimen dadakan kepada beberapa markas-markas pungutan liar.Hasilnya, ‘jinak’ sebentar terus ‘liar’ lagi.

Pemerintah pun melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 telah membentuk Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008 sebagai lembaga Negara yang yang menangani masalah layanan publik, termasuk di dalamnya persoalan pungli.

Lembaga ini mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan public baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan public tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Wikipedia).

Baru-baruini, ORI menyampaikan catatan bahwa berdasarkan laporan dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) aparat pemerintah daerah (Pemda) masih mendominasi pelaku pungli. Itu artinya masih banyak perampok-perampok berseragam di negeri ini. Menggunakan seragam untuk mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Merapok duit Negara dari tangan rakyat jelata. Sadis!

Upaya-upaya yang dilakukan dan ‘mantera-mantera’ ancaman para pimpinan daerah agaknya belum begitu ‘sakti’ untuk menjinakkan para penjahat Negara pelaku pungli ini. Pungli masih gentayangan, dari jalanan hingga laci meja. Duit Negara bocor masuk kantong para koruptor. Pungli itu koruptor. Jangan dikira karena hanya seribu dua puluh ribu tidak dianggap koruptor.Tetap saja maling!

Pungli seakan telah menjadi budaya. Budaya maling. Budaya ini tentu tidak baik untuk terus berkembang. Kita tidak boleh kalah melawan para penjahat Negara pelaku pungli. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, sanksi berat bagi pelaku. Apa yang membuat orang berpikir berkali-kali untuk melakukan kejahatan ketika mereka sadar bahwa hukuman yang mereka terima lebih berat dari kesalahan yang mereka lakukan. Mengapa korupsi di negeri ini seakan sulit diberantas karena hukuman yang mereka terima lebih disbanding kejahatan yang mereka lakukan.

Lihatsaja, para garong yang telah menguras uang Negara milyaran rupiah hanya dihukum beberapa bulan penjara saja.Para pedagang narkoba yang jelas-jelas menghancurkan bangsa ini hanya  dihukum ‘ecek-ecek’. Tidak ada efek jera baik bagi pelaku maupun calon pelaku. Bahkan, kerena hukuman nyaringan, malah manjadi inspirasi bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama.

Kedua, bangun sistem non-tunai. Untuk urusan layanan publik yang menyangkut dengan uang (bayar membayar), harus tidak boleh lagi ada hubungan personal antara petugas dan pengguna jasa layanan (masyarakat). Artinya, sudah harus dibangun sistem di memasyarakat tidak lagi membawa uang tunai untuk mendapatkan layanan publik.

Ketiga, membangun budaya bersih. Budaya hanya bisa dihilangkan dengan budaya pula. Maksudnya, budaya itu merupakan kebiasaan masayarakat yang telah menjadi gaya hidup keseharian. Maka untuk menghilang suatu budaya yang buruk harus dibentuk budaya baru yang lebih baik sebagai penggantinya.

Budaya pungli dan korupsi sesungguh nyater jadi karena ada hokum ekonomi ‘penawaran dan permintaan (supply and demand). Faktanya, tidak seratus persen keinginan petugas untuk melakukan pungli, tapi juga ada permintaan dari masyarakat yang bersedia dipungutin secara illegal.Maka, masyarakat sesungguhnya memiliki peran besar untuk membangun budaya anti pungutan liar ini. Katakan tidak apapun alasannya. Jika masing-masing kita sudah berani berkata tidak, maka lambat laun akan membentuk budaya dan gaya hidup tanpa pungli.

Akhirnya, yang liar harus ‘dijinakkan’. Jangan pernah berhenti melawan  segala kejahatan terhadap negeri ini. Pungli adalah korupsi. Korupsi, sekecil apapun itu, tetaplah garong, maling, rampok, yang seharusnya tidak mendapat tempat di bumi pertiwi yang subur ini!

#BNODOC58022017

*Akademisi dan Pengamat Sosial Provinsi Jambi

 

MAHASISWA DALAM PERANGKAP NARKOBA

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Diberitakan oleh berbagai surat kabar di Jambi bahwa Satuan Resesrse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kota Jata Jambi menangkap tujuh orang mahasiswa yang sedang berpesta narkotika jenis ganja di sebuah Distro. Mengejutkan? Rasanya sudah tidak lagi mencengangkan. Bahkan, Badan Nartkotika Nasional (BNN) pernah merilis data bahwa 22 persen pengguna narkotika adalah berstatus pelajar dan mahasiswa (netralnews.com).Jumlah yang tidak sedikit menuju kehancuran bangsa.

Di sisi lain, adaharapan yang sangat besar kepada mereka sebagai penerus estapet pembangunan bangsa ini. Mahasiswa adalah kaum intelektual yang terdidik. Selalu berpikir logis dan matang. Di tangan merekalah kemudian kepemimpinan bangsa ini diserahkan pada masanya nanti.

Apa jadinya jika kemudian bangsa dan Negara ini diwarisi oleh para penikmat narkotika? Perangkap Narkoba memang selalu saja menganga di manasaja, kapan saja dan terhadap siapa saja. Siapapun di negeri ini selalu dalam bahaya. Dari kalangan elit sampai kaum awam. Dari yang tua hingga anak-anak. Rasanya tidak ada lagi yang benar-benar tidak dalam ancaman dan bahaya.

Perangkap Narkoba dari hari kehari semakin canggih. Modus peredarannya pun semakin bervariasi dan massif. Para petugas secara maksimal terus melakukan upaya demi upaya memerangi peredaran barang haram berbagai jenis ini. Namun tetap saja, peredarannya semakin merajalela.

Sebagai salah satu pemateri yang dipercaya oleh BNN Provinsi Jambi, dalam berbagai kesempatan saya selalu tegaskan bahwa persoalan narkoba tidak bisa lepas dari persoalan mindset atau pola pikir. Dr. Robert Brooks mendefinisikan mindset sebagai “the assumptions and expectations we have for ourselves and others.  These attitudes guide our behavior and influence our responses to daily events”. Artinya, asumsi-asumsi dan harapan yang ada pada pikirian kitalah yang sangat mempengaruhi segala tindak tanduk kita dalam keseharian.

Hipotesanya sederhana, jika seseorang memiliki cara pikir (mindset) yang benar maka benarlah perilakunya. Dan sebaliknya, jika seseorang memiliki pola pikir yang tidak sehat, maka segala kejahatan akan mudah merasuk kedalam kehidupannya.

Terjeratnya kaum intelektual seperti mahasiswa kedalam pusaran narkoba bukan karena mereka tidak berilmu pengetahuan. Mereka sangat tahu bahwa narkoba itu tidak baik bagi kehidupan. Mereka juga paham bahwa berurusan dengan narkoba akan menjadi malapetaka yang mengerikan. Mereka mengerti bahwa setiap saat jeruji dan hukuman mati menanti. Mereka sangat tahu itu, tapi karena mereka tidak bisa ‘melawan’ diri dan pikiran mereka sendiri, akhirnya terjurumus.

Jadi, sesungguhnya perangkap awal narkoba itu adalah diri sendiri. Narkoba tidak semata persoalan hukum. Penjara terbukti tidak efektif menimbulkan efek jera bagi praktisi narkoba. Tidak jarang kita mendengar berita bahwa banyak diantara mereka yang sekeluar dari penjara malah tambah merajalela. Naik kelas.

Sekali lagi, yang harus kita benahi adalah cara pikir anak bangsa ini. Para generasi muda dan mahasiswa harus terus dibina mental spiritual mereka. Jangan sampai mereka seperti robot yang cerdas tapi gersang nilai-nilai. Kecerdasan yang tidak dilandasi pola berpikir, mental, spiritual yang kuat akan mudah tergelincir dalam berbagai bentuk kejahatan, terutama narkoba.

Perangkap selanjutnya adalah pergaulan. Mahasiswa adalah sekolompok anak muda yang memiliki pergaulan yang bebas. Nyaris tidak ada yang bisa membatasi pergaulan mereka dalam keseharian. Mereka boleh bergaul dengan siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Mereka memiliki independensi yang tinggi dalam kebebasan menggunakan 24 jam waktu yang mereka miliki. Inilah yang terkadang menjadi perangkap bagi mereka.

Tidak ada yang salah untuk bergaul dengan siapa saja. Tapi salah-salah mencar iteman untuk bergaul bisa terjerumus dalam kejahatan narkoba. Sebahagian besar kasus narkoba di kalangan pelajar mahasiswa sudah dapat dipastikan awalnya coba-coba karena ditawari oleh teman mereka sendiri. Maka penting juga bagi mahasiswa untuk memperhatikan teman bergaulnya jika tidak mau masuk kedalam perangkap kejahatan.

Akhirnya, siapa saja, termasuk mahasiswa, saat ini berada dalam bahaya besar perangkap narkoba. Jika tidak waspada, kapan saja bisa terperangkap dan menjadi korban. Maka, kewaspadaan dimulai dari diri sendiri. Miliki cara berpikir (mindset) dan gaya hidup yang sehat. Hindari pergaulan yang kira-kira dapat membawa diri kejurang kehancuran. Waspadalah!

 #BNODOC57022017

*Akademisi dan Trainer TOT Pemberdayaan Bidang P4GN BNN Provinsi Jambi.

 

RAJA ALIM RAJA DISEMBAH

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Orang Melayu pasti sudah sangat paham dengan Seloko (seloka) yang berbunyi “Raja Alim Raja Disembah. Raja Zalim Raja Disanggah”. Istilah lain juga berbunyi “Raja Adil Raja Disembah. Raja Zalim Raja Disanggah”. Makna dan maksudnya sama. Menarik untuk mendiskusikan hal ini dalam konteks kepemimpinan (leadership) pada berbagai level kepemimpinan. Secara kontekstual, masyarakat saat ini sedang sibuk-sibuknya memberi perhatian penuh Pilkada, pergantian kabinet, bongkar pasang pejabat, dan lain-lain.

Semua sedang sibuk berbicara pemimpin. Mari kita pahami makna dari Seloko ini.‘Raja Alim Raja Disembah” dapat dimaknai bahwa pemimpin yang menjunjung tinggi kebenaran akan dipatuhi oleh rakyatnya. Pada konteks ini, kata ‘alim’ tidak hanya mengandung arti orang yang berilmu (pintar dan cerdas) tetapi juga orang yang mematuhi perintahTuhannya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin.

Kata ‘disembah’ bukan pula berarti dia dipertuhankan. Dalam Islam orang dilarang menyembah orang lain. Salah satu misi kedatangan Islam kemuka bumi ini adalah untuk menghapuskan segala bentuk penghambaan selain kepada Allah. Tidak ada satu apa pun yang boleh disembah kecuali Allah subhanahuwata’ala. Maka ‘disembah’ pada konteks ini adalah dihormati dan dipatuhi.

Kata ‘lalim’ atau ‘zalim’ mengacu pada ‘jahatnya’ pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Artinya, raja (pemimpin) yang kepemimpinannya tidak berpihak pada kepentingan rakyatnya. Kekuasaan yang ada ditangannya dipergunakan untuk menindas dan memusuhi masyarakat (atau bawahannya) sendiri. Dizalimi (jahat) pada orang yang seharusnya ia lindungi dan ayomi.

Maka raja (pemimpin) semacam ini boleh untuk ‘disanggah’. Rakyat memiliki hak untuk melakukan perlawanan. Sehalus-halusnya perlawanan yang diberikan adalah dengan tidak mematuhi apa pun bentuk perintah dan program yang ia berikan. Pada konteks yang lebih besar, masyarakat akan melawan dengan menurunkan raja (pemimpin) tersebut dari tahtanya. Contohnya sudah banyak. Terlepas dari segala kontroversi kepemimpinan mereka, kita menemukan beberapa nama yang ‘dipaksa’ turun oleh rakyat mereka sendiri. Di Mesir kita mengenal Husni Mubarak, di Iraq kita mengenal Saddam Husein, di Filipina ada Ferdinand Macos, di Libya ada Muammar Khadafi, di Tunisia ada Ben Ali, dan masih banyak lagi.

Pada skop yang lebih kecil, lihatsajaapa yang terjadi di daerah anda atau bahkan di kantor anda. Berapa banyak pemimpin yang dihormati dan berapa banyak pula pemimpin yang dicaci. Maka apa sesungguhnya yang akan membedakan mereka? Ada banyak faktor. Saya sampaikan beberapa dalam artikel terbatas ini.

Pertama, modeling alias ketauladanan. Peimimpin yang sukses adalah yang mampu menjadi model bagi rakyat yang ia pimpin. Saya rasa, inilah pula kunci sukses yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sehingga Beliau tercatat sebagai pemimpin dunia terhebat dan belum terkalahkan. Beliau menjadi orang pertama yang melakukan segala sesuatu sebelum memerintahkannya kepada orang lain. Pemimpin yang menjadi panutan, tidak hanya bagi orang-orang yang menyukai Beliau, bahkan bagi lawan.

Tipe pemimpin yang semacam ini agaknya sudah langka di negeri ini. Banyak pemimpin di berbagai level kepemimpinannya sudah tidak mampu lagi dijadikan model atau tauladan. Tentu dampaknya sangat buruk bagi lancarnya jalan sebuah organisasi. Ketika pemimpin sudah tidak didengar, maka semua tidak akan berjalan dengan baik. Bayangkan saja jika kapal tanpa nahkoda. Atau nahkoda yang tidak bisa mengendalikan kapalnya. Karam!

Kedua, pemberdayaan (empowering). Banyak yang juga salah memahami antara pemberdayaan dengan pemanfaatan. Pemberdayaan artinya menggali segala potensi yang dimiliki oleh orang-orang yang dipimpin (masyarakat) untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang ‘alim’ akan menghargai segala potensi yang dimiliki oleh orang-orangnya untuk kemudian diberdayakan demi kepentingan bersama.

Berbeda dengan pemantaatan yang cenderung eksploitatif. Tenaga orang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Lebih lalim dan zalim lagi jika memanfaatkan orang lain (rakyat atau bawahannya) untuk kepentingan pribadi atau untuk ‘menjaga’ kekuasaannya. Dan hal ini juga sudah banyak terjadi di lingkungan kerja sehari-hari. Segala tipu muslihat dan intrik dilakukan demi mendapatkan atau mempertahankan jabatan tertentu. Maka muncullah pemimpin-pemimpin yang sukabmenjilat, maksiat, dan penghianat. Waspadalah!

Akhirnya, Raja alim pasti ‘disembah’. Pemimpin-pemimpin yang baik pasti akan dipatuhi oleh orang-orang yang ia pimpin. Dan sebaliknya, pemimpin-pemimpin yang jahat pasti akan mendapat perlawanan. Pilihannya ternyata ada pada diri pemimpin itu sendiri; dihormati atau dicaci. Silahkan pilih.

#BNODOC56022017

*Akademisi dan Pengamat Sosial, tinggal di Jambi.

 

‘NONJOB’; JANGAN STRESS!

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Puluhan pejabat di Provinsi Jambi baru saja diberhentikan dari jabatannya. Paling tidak ada 9 pejabat eselon II, 20 orang pejabat eselon III dan 86 orang pejabat eselon IV yang dilantik oleh Wakil Gubernur Jambi tanggal 23 Februari 2017 lalu. Pada tulisan kali ini saya tidak menyoroti yang baru dilantik. Kepada mereka, saya ucapkan selamat bekerja dan semoga dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jambi, amin.

Saya ingin membahas para pejabat yang baru saja kehilangan jabatan. Hal ini menarik untuk disoroti karena banyak sekali para mantan pejabat yang kemudian kehilangan semangat kerja dan bahkan berhenti berkarya. Artinya, setelah kehilangan jabatan banyak diantara mereka yang ‘ogah-ogahan’ bekerja. Mereka tidak lagi memiliki semangat kerja seperti mereka masih memiliki jabatan. Bahkan, ada juga yang stress. Tidak semua, tapi terjadi.

Banyak diantara mereka yang tidak memahami sepenuhnya bahwa jabatan yang diemban pada saatnya pasti akan dipertukarkan kepada orang lain. Jabatan itu amanah yang tidak kekal. Orang lain juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kesadaran inilah yang terkadang hilang dan ketika jabatan itu hilang dari dirinya, mereka merasa dunia seakan-akan sudah ‘kiamat’.

Hal ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, post power syndrome (penyakit kehilangan kekuasaan). Penyakit ini adalah penyakit yang paling banyak menyerang para pejabat yang di-nonjobkan’. Banyak diantara mereka yang tidak siap. Jika selama ini memiliki kekuasaan untuk ‘menguasai’ orang lain, tiba-tiba kekuasaan itu hilang dan kehilangan tenaga tak berdaya. Dalam kondisi seperti ini biasanya mereka merasakan dirinya ‘tidak dianggap’dan tak berguna.

Jika selama ini bisa memberikan perintah kepada orang lain, tiba-tiba tidak ada lagi orang yang mau menuruti perintahnya. Bahkan, tidak jarang dia kemudian yang diperinta holeh orang yang selama ini dia perintah. Pasti banyak yang tidak siap mental. Tapi itulah dinamika organisasi. Dalam dunia kepemimpinan kita sudah mengenal istilah ‘siap diperintah dan siap memberi perintah’, siap dipimpin dan siap memimpin’.

Mudah memang untuk diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan di lapangan. Faktanya, manusia lebih suka memerintah dari pada diperintah. Maka dari itu, hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam akan tugas dan fungsinya sebagai abdi Negara. Dia kemudian tidak menjadikan jabatan satu-satunya cara untuk memberikan yang terbaik untuk negeri ini.

Kedua, kinerja. Apa yang dikerjakan selama ia menjabat sangat menentukan sikapnya ketika tidak lagi menjabat. Jika selama menjabat ia benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga memiliki kinerja yang baik pula, maka ketika jabatan itu tidak lagi pada dirinya, dia tidak akan merasa kecewa. Selama menjabat ia sudah memberikan segala kemampuan yang ia miliki untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, maka tidak ada rasa patah semangat ketika tidak menjabat.

Namun jika selama ia menjabat hidupnya dipenuhi intrik dan minus prestasi, maka ia akan menjadikan jabatan itu satu-satunya penentu kualitas dirinya. Dia hanya bisa menggunakan jabatan sebagai satu-satunya ‘senjata’ untuk menguasai orang lain. Maka ketika jabatan itu hilang, ia akan kehilangan kekuatan dan lemah tak berdaya (hopeless). Tidak jarang, orang yang selama ini menjadi ‘bawahannya’ akan berubah menjadi musuh.

Ketiga, hubungan kerja (human relation). Jika selama ia menjabat memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, baik bawahannya maupun atasannya, maka ketika jabatan direnggut dari tangannya, ia tidak akan merasa sedih. Dia tidak serta merta kehilangan kehoramatan dari orang-orang yang pernah dipimpinnya. Dia tidak kehilangan wibawa dan karisma. Dia tetap dihormati walau sudah tidak lagi memegang jabatan.

Hal ini akan berbeda jika hubungan antar manusia yang selama ia menjabat tidak dijaga dengan baik, maka ketika tidak lagi menjabat ia akan menjadi manusia ‘aneh’. Orang-orang tiba-tiba tidak menyukainya. Orang tiba-tiba menjauh, kehilangan simpati, dan cenderung membenci. Mantan pejabat semacam inilah sering ‘stres’ ketika kehilangan jabatan.

Akhirnya, hal-hal tersebut di atas bisa terjadi terhadap siapa saja. Namun perlu diingat bahwa pengabdian pada negeri ini tidak harus jadi pejabat. Jabatan hanyalah amanah yang sangat dinamis. Kepada para mantan pejabat yang baru saja ‘dipinggirkan’ tidak perlu sedih dan tetaplah berkarya. Jika ada sikap selama menjabat yang tidak baik pada orang lain, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Ingat, tidak menjabat bukan berarti berhenti berkarya untuk bangsa. Jangan Stress!

#BNODOC55022017

*Akademisi dan Pengamat Sosial Provinsi Jambi.

GEMBALA JADI PEMANGSA

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Seorang pengembala bertugas mengurusi dan menjaga binatang peliharaannya agar tidak dimangsa binatang buas. Tapi apa jadinya jika yang kemudian bertindak sebagai pemangsa itu adalah gembala itu sendiri. Sudah dapat dipastikan binatang ternak tersebut berada dalam ancaman.

Inilah fenomena yang terjadi di negari kita ini. mari kita lihat beberapa bukti nyata. Terbaru, 15 orang Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang sehari-hari menjaga Kantor Gubernur Jambi bertindak sebagai komplotan pencurian onderdil mobil-mobil Negara yang parkir di sana. Seharusnya mereka  menjagabarang-barang tersebut agar tidak dimaling orang, malah mereka sendiri malingnya.

Kasus serupa banyak terjadi di berbagai instansi dan lembaga. Contohlain, beberapa kali security bank ditangkap karena menjarah uang yang tersimpan di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank tempat mereka bekerja. Guru mencabuli muridnya sendiri. Ayah kandung ‘memangsa’ anaknya. Suami menganiaya isteri. Polisi jadi penjual narkoba, jadi koruptor, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, mereka yang seharusnya menjaga tapi malah menjadi pelaku kejahatan atas apa yang mereka jaga.

Mengapa fenomena ini terjadi? Tentu faktornya sangat banyak sekali. Tidak akan cukup artikel singkat ini untuk menguraikannya satu per satu. Namun, mari kita lihat beberapa hal umum yang bisa kita lihat secara kasat mata.

Pertama, tidak amanah. Hal mendasar mengapa orang yang diberi kepercayaan kemudian mengabaikan kepercayaan tersebut demi mendapatkan keuntungan pribadinya, kerena dia tidak memiliki mental amanah atau dapat dipercaya. Tanggungjawab yang diberikan kepadanya tidak benar-benar mendarah daging bahwa apa yang dibebankan kepadanya harus dia laksanakan dengan kesadaran penuh. Ini persoalan mental atau mind-set.

Hal ini harus dibangun dari dalam diri karena bagian dari kecerdasan spiritual. Kesadaran yang harus dibangun  bahwaapa pun yang diperbuat harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Jika mental ini tidak mereka miliki, maka semua bentuk kejahatan bisa dialakukan dengan dengan leluasa. Bahkan, mereka merasa tidak bersalah.

Sudah saatnya, orang-orang yang diberi tugas ‘menjaga’ untuk diberi pahaman yang baik terhadap pentingnya tanggungjawab atas pekerjaan yang mereka tekuni. Mereka berada pada lini terdepan untuk memelihara apa yang seharusnya meraka jaga.

Kedua, kurangnya pengawasan. Pengawasan sangat penting untuk menghindari tindakan kejahatan. Jamak kita mendengar, “kejahatan terjadi tidak hanya karena ada niat pelaku, tapi karena ada kesempatan”. Bisa saja apa yang terjadi di Kantor Gubernur Jambi tersebut tidak ada niat dari para pelaku, tapi karena kesempatan itu terbuka lebar, maka terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi.

Secara struktural, seharusnya pengawasan sudah dapat dilakukan secara berkala dan bertingkat. Katakanlah, semua anggota melakukan kecurangan, seharusnya ada atasan yang akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja mereka.

Jika demikian, tidak bisa seratus persen disalahkan anggota yang melakukan kejahatan pencurian tersebut, tapi atasannya juga harus bertanggungjawab. Sejauh mana pengawasan yang telah mereka lakukan selama ini. Katakanlah para atasan tersebut tidak terlibatl angasung, tapi secaraa dminstratif mereka juga harus mendapat hukuman karena lalai dalam menjalankan tugas. Sebagai atasan seharusnya dia mengatahui persis apa yang dilakukan oleh bawahannya.

Dua hal ini paling tidak yang harus diperhatikan. Mental para petugas harus  ‘di-install’ ulang, dan pengawasan ditinggatkan dari berbagai level.

Akhirnya, untuk para pelaku, pilihannya cuma dua, dibina atau ‘dibinasakan’. Hukuman yang harus mereka terima memang lebih berat karena mereka sedang mengemban tugas. Jika yang menerkam kambing gembalaan tua dalah srigala, itu biasa.Tapi jika yang membunuhnya adalah gembalanya sendiri itu kejahatan luar biasa. Selesaikan!

#BNODOC54012017

*Akademisi dan Pengamat Sosial Provinsi Jambi

 

DENGARKAN RAKYAT, TEGAKKAN HUKUM

 

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Gelombang massa terjadi di beberapa daerah di Indonesia mengiringi rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Dari tiga kapupaten yang melaksanakan perhelatan Pilkada di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo nampaknya yang paling ‘panas’. Ribuan massa turun kejalan. Bentrok antar pendemo dan pihak keamanan tak terelakkan. Jalan diblokir. Ban bekas dibakar. Korban pun berjatuhan.

Negara kita adalah Negara hukum. Hukum dijadikan hakim pemutus segala perkara yang terjadi di republik ini. Hukum menjadi panglima penentu kebenaran dan penegak keadilan. Maka, untuk menanggapi terjadinya demo terhadap keputusan KPU terhadap pelakasanaan Pilkada ini, saya selalu menegaskan dua hal. Pertama, dengarkan rakyat. Kedua, tegakkan hukum.

Dua hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan untuk mengakomodir semua kepentingan. Demonstrasi (demo) yang dilakukan oleh massa tentunya telah dilindungi undang-undang selagi mengikuti segala aturan yang berlaku. Rakyat negeri ini memiliki hak bersuara menyampaikan pendapat. Kata kuncinya, ikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Negara.

Perlu diperhatikan, masyarakat juga tidak bisa menyampaikan aspirasi dengan ‘seenaknya’ sendiri. Ikuti aturan main yang sudah dibuat oleh Negara. Anarkisme, vandalisme, mencaci, memaki, dan lain sebagainya yang destruktif bukan bagian dari cara menyampaikan pendapat. Sudah pula diatur oleh undang-undang, siapa pun yang melakukan semua ‘kejahatan’ itu pada saat menyampaikan aspirasinya, maka akan dihadapkan dengan perkara hukum.

Demo merupakan cara yang ditempuh oleh rakyat untuk ‘curhat’ masal. Rakyat menyampaikan keluh kesah yang mereka rasakan. Itu artinya, para pihak yang terlibat tidak boleh abai atas suara rakyat. Pepatah lama mengatakan ‘tidak ada asap jika tidak ada api’. Tidak perlu pula menunggu ‘apinya’ besar baru dipadamkan. Keluhan-keluhan yang disampaikan harus direspon dengan cepat dan baik.

Respon terbaik yang dapat diberikan adalah dengan menegakkan hukum dan kebenaran sehingga dapat memberikan rasa keadilan terhadap setiap nyawa yang hidup di Bumi Pertiwi ini. Untuk penegakan hukum itu tentunya diperlukan bukti dan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Maka masyarakat yang merasa dirugikan, atau merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada ini, saatnya melakukan gugatan di muka hukum dengan jalur yang telah ditentukan.

Kewenangan pemutus perkara Pilkada ada di meja Mahkamah Konstitusi (MK). Ketok palu hakim-hakim yang ada di MK akan memutuskan perkara apa pun yang berkaitan dengan Pilkada. Siapa pun memiliki hak yang sama untuk meminta keadilan di mahkamah ini. Tentunya, di mata hukum, kecurangan baru akan disebut kejahatan ketika dapat dibuktikan secara hukum dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Itu artinya, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada ini harus sama-sama berada pada koridor hukum yang ada. Penegakan hukum harus dalam rangka mencapai rasa keadilan bagi masyarakat. Harus diingat pula, kekacauan, keributan, dan tidak akan pernah menyelesaikan perkara dan dapat dipastikan akan merugikan banyak pihak, termasuk mayarakat sendiri.

Akhirnya, artikel ini sangat normatif yang sipatnya penyampaian opini ketengah masyarakat. Saya hanya ingin menyampaikan, demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat harus dihormati dan didengarkan oleh pihak-pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat. Responter baik adalah penegakan hukum yang adil dan beribawa. Jika ini sudah ‘sehati’ maka dapat dipastikan ‘tidak ada dusta di antara kita’.

#BNODOC53022017

*Akademisi dan Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi [KOPIPEDE] Provinsi Jambi

 

GENCATAN ‘GIZMO’

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Apa itu ‘Gizmo’? Apakah kedengarannya aneh? Sedikit aneh karena kita tidak terbiasa mengucapkannya, atau bahkan tidak pernah. Betul, saya rasa ‘Gizmo’ adalah sebuah istilah ‘yang terlupakan’ di dunia persilatan alat komunikasi. Biar tidak repot-repot anda mencari kamus, ‘Gizmo’ itu istilah lain dari ‘Gadget’. Oooo…(bulat).

Pada artikel ini saya gunakan istilah ‘Gizmo’ bukan ‘Gadget’.Ini hanya persoalan pilihan kata. Salah satu ‘Gizmo’ yang paling akrab dengan anda adalah ‘Smartphone’ (telfon pintar). Jadi, kata ‘Gizmo’ yang saya gunakan dalam artikel ini juga mengacu pada ‘Smartphone’, walaupun masih banyak ‘devices’ lain sebenarnya.

Jika di buat survey dengan pertanyaan ‘apa saja benda yang selalu bersama anda selama 24 jam?”. Sudah dapat dipastikan jawabannya adalah ‘Gizmo’. Inilah benda ‘istimewa’ di abad ini. saking istimewanya, ia selalu dibawa orang dari (maaf) kamar mandi hingga kamar tidur. Tidak pernah terpisah.

Anda boleh tidak punya uang, tapi jangan coba-coba tidak punya ‘Gizmo’. Dunia seakan kiamat jika tidak menggenggam benda satu ini. Semua orang, tanpa terkecuali, sudah sangat sibuk dengan benda ini dalam melewati detik-detik kehidupannya.

‘Gizmo’ memang telah membawa banyak kemudahan dalam dunia komunikasi. Alat ini telah membuat dunia tanpa tapal batas. Bahkan, meniadakan sekat waktu. Orang boleh mengakses kejadian di ujung dunia pada saat yang sama. Alat ini pula yang telah ‘menyatukan’ manusia dalam ruang dan waktu yang sama walaupun fisik mereka entah di mana. Mendekatkan yang jauh, mencari yang hilang, dan menyatukan yang terpisah.

Gaya hidup masyarakat pun mengalami pergeseran khususnya dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

Tanpa menafikkan dampak positif yang didapatkan dengan kemajuan dan kemudahan komunikasi akan penggunaan ‘Gizmo’ zaman ini, ternyata dampak negatifnya juga sangat luar biasa. Coba lihat sekeliling anda saat ini. orang-orang sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Mata mereka tertuju kelayar ‘Gizmo’ yang mereka miliki. Mereka senyum sendiri, tertawa sendiri, ‘ngoceh’ sendiri, bahkan ada yang sampai terjatuh masuk selokan hanya gara-gara menggunakan ‘Gizmo’ sambil berjalan. Mereka cenderung abai dengan lingkungan sekitar.

Buktikan saja, di rumah orang tua dan anak-anak mereka sudah sibuk dengan ‘gizmo’ masing-masing. Tidak ada lagi komunikasi ‘manusia’ yang terjalin. Yang dilakukan adalah komunikasi ala ‘Gizmo’. Tinggal di bawah satu atap tapi komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan sosial media yang ada di ‘Gizmo’. “Ma, minta kopi, dong”. Pesan WA seorang suami pada isterinya. Tidak lama kemudian keluar gambar secangkir kopi di layar ‘Gizmo’ sang suami. Hiks.

Tatanan sosial di tengah masyarakat juga sudah sangat ‘terganggu’ dengan kehadiran ‘Gizmo’ bersama media-media sosial yang menghiasinya. Orang-orang berkumpul bersama tapi tanpa kebersamaan. Orang-orang tidak lagi berbincang satu sama lainnya walaupun mereka duduk bersama-sama. Di tempat-tempat umum yang biasa digunakan untuk saling sapa sudah tidak ditemukan lagi jalinan sosial antar ‘manusia’. Semua orang sudah sangat sibuk dengan dirinya sendiri.

Hal ini sering saya sampaikan, ternyata ‘Gizmo’ tidak hanya mampu mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh artinya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang dibelahan dunia mana saja (borderless). Tapi di sisi lain, alat ini sudah menjauhkan yang dekat. Ada teman duduk di sebelah kita, tidak kita kenal. Ada anak istri di rumah, tetangga, sahabat karib, teman sekantor, dan lain-lain terabaikan.

Jika begitu, sudah saatnya kita melakukan ‘GENCATAN GIZMO’. Gencatan artinya menghentikan. Kita sudah harus memulai gerakan sosial pelarangan penggunaan ‘Gizmo’ pada waktu atau tempat tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tertulis bisa berupa undang-undang atau sejenisnya yang memberikan larangan kepada masyarakat dalam menggunakan ‘Gizmo’ seperti halnya pelarangan merokok di tempat umum. Tidak ada salahnya.

Larangan tidak tertulis dapat dilakukan dengan membangun kesadaran bersama bahwa orang dianggap ‘aneh’ jika masih otak-atik ‘Gizmo’ sementara ada teman ngobrol di sebelahnya. Hal ini sudah berlaku misalnya ketika masih ada orang yang menghidupkan (suara) ‘Gizmo’ di masjid. Mereka akan dianggap ‘udik’.

Akhirnya, gencatan ini sudah harus dilakukan sebelum semuanya terlambat. Jika tidak, yakinlah tidak lama lagi kita akan melihat zombie-zombie bergentayangan di tengah masyarakat. Zombie digambarkan sebagai mayat yang tidak berpikiran dan bernafsu memangsa manusia, khususnya otak manusia yang dijadikan target santapan utamanya (Wikipedia). Kitalah yang akan jadi zombie itu! Mau?

#BNODOC52022017

*Akademisi dan Pengamat Sosial tinggal di Jambi