FANTASI DEMOKRASI

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Sudah sampai di mana demokrasi kita hari ini? Maju? Mundur? Atau, jalan di tempat? Tentunya jawaban pertanyaan ini sangat tergantung perspektif masing-masing. Dapat diyakini setiap sudut pandang akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Dan, saya rasa tidak pula perlu menyamakan sudut pandang untuk mendapat jawaban yang sama karena di dalam dunia demokrasi berbeda pendapat itu adalah sebuah keniscayaan.

Untuk menjawab pertanyaan ‘sudah sampai di mana’, tentunya diperlukan alat ukur. Itulah persoalannya. Alat ukur apa yang bisa dipakai untuk menentukan sudah sejauh mana perjalanan demokrasi bangsa ini. Agar tidak ‘mumat’, kita ambil yang sederhana-sederhana saja dan menggunakan pemahaman yang paling populer di tengah masyarakat. Demokrasi itu diartikan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Abraham Lincoln).

Jadi, alat ukurnya adalah kekuasaan yang dipegang oleh rakyat. Rakyatlah yang memiliki kekuatan terpuncak untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui sistem yang telah dibangun (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Intinya rakyat!

Rakyatlah yang memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk menentukan ‘jalan’ hidup mereka sendiri melalui demokrasi. Jika begitu, demokrasi adalah alat atau mekanisme yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Apa sebenarnya tujuan yang hendak dicapai? Jelas, ‘goal’ utamanya adalah mencapai kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dengan mengutamakan nilai-nilai keterbukaan, keadilan dan kejujuran.

Pertanyaan selanjutnya, sudahkah demokrasi membawa rakyat republik ini mencapai tujuan itu? Bisa ‘yes’, bisa pula ‘no’. Saya hanya ingin menyampaikan, karena demokrasi kita sedang berproses, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar dari tujuan-tujuan mulia yang hendak dicapai melalui demokrasi itu masih merupakan fantasi atau mimpi besar yang masih berwujud dalam angan. Sekali lagi, berwujud dalam angan!

Tanpa menafikkan kehebatan demokrasi dalam menyatukan suara rakyat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah sayap Garuda dan Nilai Luhur Panca Sila, menghimpun begitu banyak perbedaan bahasa, suku, ras, agama dan antar golongan, memberi kebebasan dalam menentukan pemimpin-pemimpin bangsa ini, agaknya rakyat kita masih masih menghadapi realita-realita pahit kehidupan.

Untuk mencapai kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dengan mengutamakan nilai-nilai keterbukaan, keadilan dan kejujuran, masih diganggu dengan segala problematika yang terkadang sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Contoh nyata, politik uang (money politic). ‘Money politic’ adalah sebuah mimpi buruk demokrasi yang menjadi ‘virus’ ganas pemberangus kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang hendak dicapai. Bagaimana mungkin tujuan-tujuan mulia ini akan tercapai jika pemimpin yang terpilih merupakan hasil ‘money politic’. Sudah dapat dipastikan pemimpin yang terpilih akan berorientasi pada harta dan kekuasaan. Rakyat dilupakan!

Buktinya? Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun panen kepala daerah dan pejabat yang dengan riang gembira ‘pesta pora’ duit rakyat yang sebenarnya diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran tersebut. Hitung saja, berapa banyak pemimpin negeri ini, dari tingkat kepala desa hingga menteri, yang diciduk KPK. Berapa triliun rupiah hasil tangkap tangan. Dan…entah berapa banyak lagi yang tidak tertangkap dan terungkap!

Hal-hal semacam inilah yang saya sebut dengan istilah ‘fantasi demokrasi’. Menggunakan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, fantasi itu diartikan gambar (bayangan) dalam angan-angan; khayalan. Ya, saya ingin mengatakan, jika kita sepakati bahwa demokrasi itu sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, ia baru berupa angan-angan atau khayalan.

Masih terlalu banyak dan komplek persoalan bangsa ini yang masih terlalu manis untuk ‘khayalkan’ tapi terlalu pahit dalam kenyataan. Kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, pendidikan murah, pemimpin jujur, pemerintahan bersih, layanan publik cepat, kriminal minim, kemiskinan menjauh, pengangguran nihil, rumah sakit menyehatkan, infrastruktur subur dan lain sebagainya. Masih bermimpi!

Akhirnya, tetap optimis tanpa harus menutup mata! Demokrasi kita sedang berproses, ya. Tapi, tidak dapat dipungkiri pula, dengan segala fakta dan realitas sosial, politik, ekonomi dan pemerintahan (sistem ketatanegaraan) yang kita hadapi hari ini, tidak salah bahwa kita sedang berfantasi. Harapan akan kesejahteraan dan kemakmuran itu baru sebatas dunia khayal. Itulah, ‘fantasi demokrasi’! #BNODOC24029082017

*Akademisi UIN STS dan Pengamat Sosial Jambi

Iklan

PERPPU NO. 2 TAHUN 2017 ITU SEPERTI NARKOBA

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Perbedaan pendapat banyak pihak itu tercipta karena dampak yang ditimbulkan oleh peraturan ini masif dan menyangkut hak berserikat dan berkumpul rakyat republik ini.

Saya lebih cenderung menganalogikan Perppu ini seperti narkotika atau apa yang sering kita sebut dengan narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya). Apakah narkoba itu sama sekali tidak ada manfaatnya?

Kita tahu bahwa narkotik sangat bermanfaat bagi bidang kedokteran. Beberapa jenis narkoba seperti Kokain yang dapat digunakan sebagai penekan rasa sakit di kulit, digunakan untuk anestesi (bius). Morfin dapat digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang hebat yang tidak dapat diobati dengan analgetik non narkotika. Methadone yang saat ini banyak digunakan dalam pengobatan ketergantungan opium. dan lain sebagainya.

Lantas mengapa obat-obatan ini kemudian menjadi sangat berbahaya dan bahkan menjadi musuh negara saat ini? Jawabannya cuma satu; PENYALAHGUNAAN.

Itu kata kuncinya. Sesungguhnya jika sesuatu itu digunakan oleh orang yang tepat dan sesuai peruntukannya, maka ia akan mendatangkan manfaat. Dan sebaliknya, jika tidak sesuai ketentuan maka mudharatlah yang didapat.

Analogi ini akan saya pasangkan pada Perppu No. 2 Tahun 2017 yang sedang diributkan saat ini. Maka saya ingin menggarisbawahi bahwa kekhawatiran masyarakat saat ini bukan pada Perppunya, tapi lebih kepada implikasi penerapannya yang ‘rawan’ penyalahgunaan.

Kita ambil contoh yang paling sederhana, Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ayat (3) Ormas dilarang: melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilakukan, apa sanksinya? Pasal 6l (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Sungguh tidak ada yang salah dengan bunyi pasal-pasal tersebut. Sangat baik dan tepat untuk menjaga keutuhan NKRI dan menjaga ketertiban umum. Namun, dapat dibayangkan apa yang terjadi jika pasal-pasal tersebut ‘disalahgunakan’. Diayakini akan dapat ‘membahayakan’ kebebasan berserikat dan berkumpul yang juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Maka kembali ke analogi di atas. Agar Perppu ini tidak membahayakan maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harus digunakan oleh ‘orang’ yang tepat. Narkoba akan bermanfaat jika digunakan oleh dokter kepada pasiennya. Maka Perppu ini juga harus digunakan oleh orang-orang yang memang memiliki kewenangan menggunakannya (dalam hal ini pemerintah). Tapi masalahnya, bagaimana jika Perppu digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab?

Kedua, dosis yang tepat. Obat yang diberikan tidak sesuai dosis tidak akan mendatangkan kesembuhan, bahkan sebaliknya akan mendatangkan kematian. Penerapan Perppu ini juga harus sesuai kadar dan ketentuan yang ada. Hal ini juga menjadi kekhawatiran banyak pihak kalau-kalau Perppu ini digunakan secara ‘over dosis’. Jangan-jangan suatu saat nanti, dikit-dikit Perppu, dikit-dikit Perppu yang tujuannya hanya untuk memberangus kebebasan berpendapat rakyat Indonesia tercinta ini.

Ketiga, rawan malapraktik. Di dunia medis malapraktik itu diartikan sebagai praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Apakah bisa terjadi ‘malapratik’ penggunaan Perppu ini? Sangat memungkinkan. Lain ‘penyakit’ lain obat yang diberikan. Khawatirnya, apa pun ‘penyakitnya’(tentang ormas) obatnya cuma Perppu No 2 Tahun 2017. Maka akan bergelimpanganlah ‘mayat-mayat’ ormas di negeri ini.

Akhirnya, pro dan kontra adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang juga dijamin dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Hadirnya Perppu No 2 Tahun 2017 ini pun tentunya harus dilihat dalam kerangka menjaga keutuhan NIKRI dan ketenteraman berbangsa dan bernegara. Namun, jangan sampai pula tujuan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Narkoba itu bermanfaat di bidang okedokteran, tapi mudharat bagi penyalahgunaannya. Jangan sampai ada ‘narkoba’ jenis Perppu! hehe. #BNODOC239282017

*Akademisi UIN STS dan Pengamat Sosial Jambi

BOLA: BUKAN SEKEDAR TENDANG

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Perjuangan Garuda Muda untuk memboyong medali emas dari cabang sepak bola SEA Games 2017 kali ini kandas sudah setelah dikalahkan Harimau Muda pada babak semifinal malam tadi (26/08/2017). Jangan bersedih. Memang begitulah adanya; kalah dan menang.

Apresiasi yang sebesar-besarnya pantas diberikan kepada anak-anak muda pejuang lapangan hijau itu atas nama bangsa. Keringat yang membasahi sayap-sayap garuda di dada mereka menjadi bukti nyata persembahan jiwa dan raga untuk mengharumkan nama Republik Indonesia.

Bagi anda yang merasa begitu kecewa dengan kekalahan ini, apalagi harus menghujat, cobalah sekali-sekali bertanya pada diri sendiri, sudah berapa butir tetesan keringat anda yang khusus dipersembahkan untuk mengharumkan nama bangsa ini? Jika belum ada, maka keluarkanlah keringat untuk menghargai segala upaya terbaik mereka.

Evan Dimas dan kawan-kawan memang telah menunjukkan performa terbaik mereka di hadapan jutaan pasang mata penduduk Indonesia, baik yang menonton langsung maupun melalui layar kaca. Mereka telah pula menguasai pertandingan dari babak pertama hingga babak kedua. Permainan mereka yang begitu apik telah pula membuat Harimau Muda tidak bisa banyak ‘mengaum’. Elang-Elang muda itu menyambar dari berbagai sisi lapangan. Lincah dan enerjik, ‘terbang’ kian kemari.

Tapi itulah pertandingan bola kaki, tidak ada menang angka yang dilihat dari performa. Satu-satunya penentu kemenangan adalah GOL!

Itu artinya, seluruh penguasaan bola, teknik tinggi, dominasi permainan, dan seterusnya akan menjadi tidak bermakna jika semua kehebatan itu tidak mampu melahirkan gol. Katakanlah penguasaan bola 99,9% oleh Garuda Muda, dan 0,1% oleh Harimau Muda, tapi begitu nilai 0,1% itu mampu menghasilkan gol, merekalah pemenangnya.

Sekali lagi , kalah dan menang itu memang hukum alamnya sebuah pertandingan. Menang dipuji, kalah diuji! (Bukan dicaci).

PERPADUAN HARD SKILL DAN SOFT SKILL
Ternyata permainan sepak bola itu bukan hanya persoalan ‘menendang bola’. Saya yakin semua orang di atas dunia ini bisa menendang bola. Tapi menendang bola dalam sebuah tim untuk mencapai kemenangan gemilang harus pula memiliki kemampuan yang terukur atau apa yang disebut dengan skill. Secara garis besar skill itu terbagi menjadi dua; hard skill dan soft skill.

Hard skill yang harus dimiliki oleh seorang pemain bola diantaranya berlari, menendang dan merebut bola. Ini adalah kemampuan-kemampuan teknis yang sangat bergantung pada ketahanan tubuh. Kemampuan ini dihasilkan dengan latihan terhadap pengolahan raga dengan latihan yang teratur dan terstruktur. Ujian kemampuan ini terlihat seberapa lama kemampuan fisik para pemain ‘fit’ di tengah lapangan.

Sehingga, kebolehan ini dapat dilihat kasat mata apakah mereka cepat ‘menges’ atau tidak. Apakah mereka mudah dijatuhkan pada saat duel-duel perebutan bola atau kokoh dan ngotot. Apakah mereka mampu merebut bola dengan mudah atau sebaliknya mudah mengalah dengan membiarkan bola dikuasai lawan. Semua sangat bergantung degan tenaga (energy atau power).

Ternyata kemampuan ini saja tidak cukup untuk memenangkan pertandingan. Para pemain juga harus memiliki kemampuan soft skill diantaranya kemampuan bekerja sama, ketepatan dalam mengambil inisiatif, keberanian mengambil keputusan dan gigih. Kemampuan ini tidak serta merta berkaitan langsung dengan kehebatan teknis.

Contoh sederhana, ada seorang pemain yang tubuhnya sudah tidak lagi langsing, umurnya juga sudah tidak lagi muda, larinya sudah tidak terlalu gesit, tapi dalam setiap pertandingan dia selalu berhasil mencetak gol sehingga tidak jarang menjadi top skorer. Apa yang terjadi dengan pemain ini? Dia selalu berada pada posisi yang pas saat akan mendapat assist dari kawan-kawannya untuk mencetak gol. Tendangannya ke gawang dapat dipastikan pada momen yang tepat pula sehingga tidak terbaca oleh penjaga gawang. Pengambilan keputusan kapan ia harus menendang bola ke gawang atau harus dibagi ke kawan, selalu akurat.

Kemampuan ini tentunya tidak bisa terasah seperti halnya mengasah kemampuan fisik. Pengalaman atau jam terbang sangat menentukan. Maka dari itu, kekalahan Garuda malam ini harus dilihat sebagai bagian dari menambah jam terbang. Garuda harus belajar terbang lebih lama lagi, terutama untuk mengasuh soft skill yang agaknya masih perlu dipoles.

Akhirnya, bola itu bulat dan boleh menggelinding ke mana saja: liar. Untuk menjinakkan dan mengusainya diperlukan paling tidak hard skill dan soft skill. Perpaduan dua kemampuan ini akan mampu melahirkan tim yang tangguh dan menghasilkan kemenangan gemilang. Jangan berhenti, teruslah kepakkan sayap kalian, Garuda Muda! #BNODOC238272017

*Akademisi UIN STS dan Pengamat Sosial Jambi

MENGAWASI PARA PENGAWAS

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Sebanyak 33 orang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) secara resmi telah dilantik oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi pada tanggal 24 Agustus 2017 lalu. Itu artinya sebanyak 33 orang yang berasal dari 11 kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi ini telah menyatakan diri untuk siap mengawal proses demokrasi di negeri ini.

Pelantikan merupakan proses pengambilan sumpah sebagai ikrar diri untuk menjalankan tugas dan fungsi yang akan dibebankan kepada mereka. Harus diingat pula bagi yang disumpah bahwa sumpah (jabatan) tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif kepada bangsa dan negara ini, tetapi jauh dari itu, sumpah akan dihadapkan kepada Allah kelak. Segala tindak dan tanduk yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Dunia ini boleh ditipu dan diperdaya, tapi Allah tidak bisa. Ingat itu!

Mereka yang telah terpilih dan dilantik menjadi Panitia Pengawas Pemilu tentunya telah melewati serangkaian tes oleh tim seleksi (timsel) dan Bawaslu Provinsi Jambi. Kita yakin semua proses itu telah dijalankan dengan baik dan dapat dibertanggungjawabkan. Jika pun dianggap ada yang menyalahi ketentuan, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan tentunya bisa menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu juga Timsel dan Bawaslu yang juga nantinya akan dihadapkan dengan pengadilan Allah atas segala proses dan keputusan yang telah mereka ambil.

Jika masing-masing pihak telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pemilihan orang-orang terbaik pengawal demokrasi ini, maka kini saatnya kepada mereka diminta bekerja dengan maksimal dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terkesan himbauan ini sangat normative. Tapi memang demikianlah seharusnya.

Secara hukum, tugas dan fungsi mereka tentunya sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 misalnya menyebutkan bahwa, “Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan”.

Sudah kita sama-sama ketahui pula, adapun tugas dan wewenang Pengawas Pemilu secara umum diantaranya; (1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu; (2) Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu; (3) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau kepolisian atau instansi lainnya untuk ditindaklanjuti; (4) Mengawasi tindak lanjut rekomendasi; (5) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan seterusnya. Semua tugas dan wewenang ini melekat pada diri mereka dan harus dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, lantas siapa yang akan mengawasi para pengawas ini? Selain lembaga-lembaga resmi yang telah dibentuk oleh negara, institusi terbesar pengawas para pengawas ini adalah masyarakat. Poin ini yang ingin saya tekankan dalam artikel singkat ini. Kita sangat meyakini bahwa mereka yang dipercaya ini akan bekerja secara baik dan mengikuti peraturan dan perundang-undangan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan sebagian dari mereka melakukan kehilafan dan kesalahan baik disengaja maupun tidak.

Maka, masyarakat harus berperan aktif mengawasi segala prilaku dan tidakan yang diperbuat oleh para pengawas ini. Masyarakat harus menjadi ‘watch-dog’ bagi para mereka. Kita juga tidak ingin para pengawas ini yang malah melakukan kecurangan-kecurangan dalam pengawasan itu sendiri. Demokrasi di negeri ini harus dipastikan dapat berjalan pada poros yang benar sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat diraih sebagaimana mestinya.

Begitu juga halnya media massa yang tidak kalah penting dalam mengawasi kinerja para Panwas yang telah terpilih. Sebagai salah satu pilar demokrasi, media massa memegang peran penting dalam memberikan pengawasan kepada mereka. Artinya, siapa pun yang mencoba-coba melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan, harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat.

Akhirnya, Selamat bertugas para pengawas! Tapi jangan lupa, bahwa anda sendiri sesungguhnya sedang diawasi oleh masyarakat. Maka, peganglah tugas dan wewenang yang diberikan dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Semoga. #BNODOC23726082017

*Akademisi UIN STS dan Pengamat Sosial Jambi.

JAMWILBAR; HARAPAN MASA DEPAN

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Isu pemekaran Provinsi Jambi menjadi Jambi Wilayah Barat (Jamwilbar) telah mencuat sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa tokoh yang berasal dari Jambi Wilayah Barat seperti dari Bungo, Tebo, Sarolangun, Merangin, dan lain-lain benar-benar sedang serius mendiskusikan persoalan ini. Memang tidak dapat dipungkiri ada yang optimis dan ada pula yang pesimis, ada yang pro, ada yang kontra. Biasalah!

Namun, isu ini tidak bisa dianggap isapan jempol belaka. Persoalan beberapa provinsi yang mencoba mengajukan pemekaran tapi tidak digubris oleh pemerintah pusat, saya rasa itu masalah lain. Banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga tidak bisa disama dengan kasus Jambi. Untuk Jambi bisa saja berbeda sehingga optimisme terbentuknya Provinsi Jambi Wilayah Barat sangat besar.

Hal ini terbukti pada tahun 2016 lalu sempat beredar dokumen Rekapitulasi Usulan Pembentukan Daerah Presiapan (di luar 87 usulan DPR-RI) Per 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kemendagri Republik Indonesia. Pada rekapitulasi itu tercatat bahwa ada usulan Provinsi Jambi Wilayah Barat yang merupakan pengembangan dari Provinsi Jambi. “Menariknya lagi, wacana pemekaran yang belum diketahui oleh masyarakat Provinsi Jambi, namun di dalam daftar usulan pemekaran dari kemendagri, Provinsi Jambi Barat berada di urutan ke tujuh dari 160 daftar yang ada.” (jambidaily.com, 29/01/2016).

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, saya malah melihat sesuatu yang sangat postif jika usulan ini diakomodir oleh Pemerintah Pusat. Ada begitu banyak hal-hal positif jika hal ini terwujud. Provinsi yang tidak terlalu luas dengan sumberdaya yang besar akan memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi dan memudahkan jalan menuju kesejahteraaan dan kemakmuran masyarakat.

Mari kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terbentuk dan pemekaran beberapa kabupaten di Jambi Wilayah Barat. Kabupaten Tebo kemungkinan akan terbelah menjadi Kabupaten Tebo dan Kabupaten Rimbo Bujang, Kabupaten Merangin akan membelah diri menjadi Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tabir Raya. Dan beberapa kabupaten lainnya. Itu artinya, untuk memenuhi jumlah kabupaten sebagai syarat pembentukan provinsi baru dengan mudah akan terpenuhi.

Optimisme pembentukan Provinsi Jambi Wilayah Barat tentunya harus dilihat sebagai sebuah harapan kemakmuran bagi masyarakat Jambi di masa yang akan datang. Jangan dilihat sebagai isu ‘pecah belah’.

Apa sebenarnya yang dimiliki oleh Jambi Wilayah Barat? Ada begitu banyak potensi yang jika dikelola dengan baik akan menjadi sebuah harapan besar untuk kemakmuran. Potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah. Hampir semua kabupaten yang berada di wilayah barat memiliki lahan pertambangan seperti batu bara dan emas. Memiliki potensi pertanian dan perkebunan (karet dan kelapa sawit) yang tidak sedikit. Memiliki sumberdaya manusia yang siap pakai. Beberapa doktor dan professor yang ada saat ini berperan di Provinsi Jambi sebagian besar berasal dari Jambi Wilayah Barat. Siap-siap pulang kampung!

Semua potensi ini akan menjadi kukatan besar untuk mendorong terbentuknya Jambi Wilayah Barat dan menjanjikan kemakmuran bagi masyarakatnya. Tidak pula perlu ditakutkan dengan Jambi Wilayah Timur dan Kota Jambi yang akan ditinggalkan oleh Jambi Wilayah Barat karena kekuatan juga akan tercipta dengan saling berkompetisi secara baik. ‘Ending’-nya haya satu; kemakmuran masyarakat!

Akhirnya, pembentukan Jambi Wilayah Barat harus dilihat sebagai sebuah harapan masa depan. Pembentukannya harus dipandang sebagai salah satu cara mewujudkan kemakmuran masyarakat. Bukankah kita memiliki pepatah hebat “lebih baik banyak rumah dari pada banyak serumah”?. Dengan demikian, semua potensi akan terkelola dan termanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Amin. #BNODOC23625082017

*Akademisi UIN STS dan Pengamat Sosial Jambi.

IBU KOTA PROVINSI JAMBI PINDAH KE BUNGO? (2)

 

Oleh: Bahren Nurdin, MA

[KESATU: Dengan segala persoalan masyarakat urban yang nampaknya semakin sulit diatasi dan sebelum semuanya terlambat, sudah selayaknya mulai sekarang memikirkan yang terbaik bagi masyarakat Kota Jambi. Urbanisasi tentu tidak bisa dihadang begitu saja. Maka hal yang tepat adalah dengan memindahkan ibu kota provinsi dari Kota Jambi. Selanjutnya, Kota Jambi bisa dijadikan kota jasa dan industry seperti yang didengungkan oleh pemerintah saat ini.]

Pindah ke mana? Gagasan yang ditawarkan adalah ke Kabupaten Bungo. Mengapa Bungo?

Ada beberapa pertimbangan mendasar mengapa Kabupaten Bungo menjadi pilihan paling pas untuk Ibu Kota Provinsi Jambi di masa depan. Pertama, bandar udara (Bandara). Bandara adalah salah satu kebutuhan penting bagi sebuah provinsi untuk menunjang kelancaran transportasi udara. Transportasi udara sangat penting untuk memudahkan pergerakan perdagangan dan jasa di zaman globalisasi saat ini. Sementara itu, Bandara STS Jambi yang berada di Kota Jambi saat ini, walaupun sudah dikembangkan sedemikian rupa, namun karena keterbatasan lahan yang dimiliki tidak memungkinkan untuk dijadikan Bandara Internasional.

Itu artinya, dapat diyakini 10 atau 50 tahun ke depan Bandara STS Jambi akan tetap separti apa yang ada saat ini. Di sekeliling bandara ini sudah merupakan pemukiman padat masyarakat. Rasanya sangat sulit untuk dikembangkan menjadi bandara bertaraf internasional karena keterbatasan runway yang dimiliki. Dengan runway yang ada tidak memungkinkan dihinggapi oleh pesawat berbadan besar. Mau sampai kapan?

Di sisi lain, Kabupaten Bungo saat ini telah memiliki Bandara yang sudah sangat layak untuk dikembangkan menjadi bandara kelas internasional. Dengan alokasi lahan yang dimiliki dan rancang bangun yang direncanakan, maka bandara ini tinggal dipoles sedikit saja akan menjadi bandara internasioanl yang dapat dibanggakan oleh masyarakat Provinsi Jambi.

Kedua, strategis. Kabupaten Bungo beribukota di Muara Bungo. Sebelumnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo. Kabupaten ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah di antaranya sektor perkebunan yang ditopang oleh karet dan kelapa sawit dan sektor pertambangan ditopang oleh batubara. Selain itu Kabupaten Bungo juga kaya akan emas yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bungo.

Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah sekitar 4.659 km². Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 101º 27’ sampai dengan 102º 30’ Bujur Timur dan di antara 1º 08’ hingga 1º 55’ Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya di sebelah Utara, Kabupaten Tebo di sebelah Timur, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan, dan Kabupaten Kerinci di sebelah Barat (wikipedia.com).

Itu artinya, kabupaten ini sangat strategis karena berada di tengah dan mudah dijangkau dengan transportasi darat. Kabupaten Bungo juga berada di jalan lintas sumatera yang terhubung langsung dengan beberapa provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Riau.

Ketiga, fasilitas pendukung lainnya seperti rumah sakit, pendidikan, perbankan, media masa, dan perhotelan. Saat ini Kabupaten Bungo telah memiliki paling kurang 6 rumah sakit dan didukung oleh puluhan puskesmas dan puskesmas pembantu. Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanfie juga sudah sangat layak sebagai fasilitas pendukung sebuah ibu kota Provinsi.

Begitu juga dengan fasilitas pendidikan. Saat ini Kabupaten Bungo telah memiliki Universitas Muara Bungo dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Beberapa sekolah sudah pula bertaraf nasional bahkan internasional. Beberapa hotel berbintang sudah pula berdiri dan siap melayani tamu-tamu dari luar provinsi maupun dari luar negeri. Tidak kurang dari 15 perbankan sudah lama melayani masyarakat kabupaten ini. Dan beberapa koran, radio dan tv sudah pula menjadi sumber informasi masyarakat selama ini. Komplit!

Akhirnya, walaupun bukan merupakan kajian kelayakan (feasibility study) yang mendalam, gagasan ini agaknya sudah cukup layak untuk dipertimbangkan. Pemindahan Ibu Kota Provinsi Jambi ke Kabupaten Bungo adalah sebuah langkah strategis untuk kemajuan Provinsi Jambi ke depan. Semoga. #BNODOC23524082017

*Akademisi UIN STS dan Pengamat Sosial Jambi

MENGGAGAS PEMINDAHAN IBU KOTA PROVINSI JAMBI (1)

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Andai saya bertanya kepada Anda sebagai masyarakat Provinsi Jambi, ‘setujukah jika Ibu Kota Provinsi Jambi dipindah ke Kabupaten Bungo?”. Mmmm…ada yang sewot dan ada yang tersenyum. Sebagian besar masyarakat Kota Jambi dipastikan akan berkata, “tidak!”. Sementara masyarakat Kabupaten Bungo akan angguk-angguk tanda setuju.

Baiklah, gagasan ini tidak berangkat dari isu kedaerahan (geografis). Saya sendiri berasal dari Tebo, Ber-KTP Ma. Jambi dan banyak melakukan aktivitas di Kota Jambi. Jadi cukup fair saya rasa bahwa saya tidak sedang mengangkat isu ini pada perspektif wilayah.

Melalui artikel singkat ini saya ingin mengajak masyarakat Jambi melihat persoalan ini dengan paradigma masa depan (futuristic). Mari kita berbicara tentang masa depan Jambi 10 hingga 50 tahun mendatang. Maka salah satu cara melihat masa depan Jambi itu dimulai dengan membincangkan ibu kota.

Pertanyaanya sederhana, masih layakkah Kota Jambi menjadi Ibu Kota Provinsi Jambi 10 hingga 50 tahun mendatang? Seperti apa wajah Kota Jambi saat itu?

Lihatlah fakta yang sedang terjadi saat ini. Dengan tidak menamfikkan pembangunan yang dilakukan pemerintah, paling tidak lima tahun terakhir Kota Jambi sudah semakin ‘bising’ dan ‘sumpek’. Kita ambil contoh masalah paling umum yang terjadi di daerah perkotaan yaitu, macet dan banjir. Rasanya tidak ada yang akan membantah bahwa saat ini kemaceten sudah mengintai di berbagai sudut Kota Jambi. Pada jam-jam tertentu kemacetan makin menggila khususnya di tempat-tempat umum seperti sekolah, universitas, mall, pasar, dan lain-lain.

Begitu juga dengan banjir yang setiap saat menghantui masyarakat Kota Jambi. Pembangunan perumahan yang tidak terkendali dengan baik dan pembuatan drainase yang tidak sesuai dengan pertumbuhan bangungan ditenggarai menjadi penyebab banjir yang setiap saat bisa terjadi. Hanya diguyur hujan beberapa jam saja, masyarakat sudah bisa mandi di ‘kolam renang’ gratis.

Belum lagi berbicara persoalan kriminalitas, pengangguran dan kemiskinan penduduk urban yang semakin nyata. Jangan hanya liat data-data statistic di atas meja, tapi lihat dengan mata kepala di lapangan. Pemerintah boleh saja meng-kalaim peningkatan dan penurunan ini dan itu, tapi fakta di lapangan tidak bisa ditutupi.

Bebarapa persoalan ini sesungguhnya hanya sebagian kecil dari sekian banyak hal yang bisa dijadikan pijakan untuk mulai menggagas pemindahan ibu kota provinsi ini ke Kabupaten Bungo? Gagasan ini sekali lagi demi masa depan Jambi. Sebelum semuanya terlambat seperti macet makin menggila, banjir tidak bisa dikendalikan lagi, kriminal dan kemisikinan menghantui setiap manusia yang hidup di kota ini.

Sebelum semuanya terlambat, sudah selayaknya mulai sekarang memikirkan yang terbaik bagi masyarakat. Urbanisasi tentu tidak bisa dihadang begitu saja. Maka hal yang tepat adalah dengan memindahkan ibu kota dari Kota Jambi. Selanjutnya, Kota Jambi bisa dijadikan kota jasa dan industry seperti yang didengungkan oleh pemerintah saat ini.

Mengapa harus di pindahkan ke Kabupaten Bungo? (Bersambung..) #BNODOC22423082017

*Akademisi UIN STS dan Pengamat Sosial Jambi