GERAKAN KEMBALI KE MADRASAH

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Jika ada yang bertanya, dimana saya bisa menulis huruf-huruf hijaiyah? Jawabnya di madrasah. Di mana saya bisa membaca alif ba ta? Jawabnya, di guru ngaji. Klop!

Artikel singkat ini akan mencuplikkan ‘video’ kehidupan saya dan teman-teman semasa SD di kampung halaman dan betapa penting peran madrasah bagi kami. Di masa itu kami belum mengenal kata listrik dan aspal. Dua fasilitias ini belum kami miliki karena desa masih mendapat titel ‘desa tertinggal’ dengan istilah keren ‘IDT’ (Inpres Desa Tertinggal). Masih ingat istilah ini? Yang merasa tua, pasti!.

Sekedar menyegarkan ingatan, Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) mulanya rancang oleh Presiden Soeharto melalui Inpres No. 5 Tahun 1993. Program ini adalah skema yang digunakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan mengangkat derajat kehidupan masyarakat di desa tertinggal. Ada berbagai macam bentuk bantuan. Paling tidak, saya masih ingat betapa sibuknya almarhum Ayah saya yang menjabat Sekdes mengurusi program ini di desa kami.

Istilah IDT ini sekedar untuk memberikan gambaran seperti apa kehidupan desa kami. Saya masih ingat masa-masa nonton televisi (tv) dwi warna (hitam dan putih) dengan menggunakan aki (accu). Dicas satu malam untuk nonton tiga malam. Film favorite berjudul ‘Combat’ dengan pemeran utama Vic Morrow yang merupakan film perang serial ditayangkan TVRI. Saking favoritnya, habis nonton besoknya berhasil memproduksi AK 47 dari pelepah pisang. Ikut-ikutan ‘perang’ di dalam padag duku, dor…dor.. dor!

Namun demikian, kedatangan teknologi televisi dan radio pada waktu itu tidak banyak memberi pengaruh terhadap kehidupan kami anak-anak kampung. Runtinitas masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Belajar dan mengaji tetap menjadi prioritas utama. Paktuo Husin On (pemilik tv tempat kami berbaris rapi menonton) pasti tidak mau menghidupkan tv jika bukan pada waktunya.

Paling tidak ada tiga ‘institusi formal’ yang membentuk hari-hari kami di kampung. Pertama, sekolah formal (SD hingga SMA). Kedua, madrasah Ibtidaiyah (MI). Tiga, mengaji malam (magrib ke isya). Tiga institusi ini memainkan peran sangat penting dalam membentuk kepribadian anak-anak dusun seperti saya.

Madrasah merupakan salah satu ‘institusi’ penting. Waktu yang digunakan adalah setelah pulang dari sekolah formal (SD sampai SMA). Madrasah merupakan ‘pesantren’ yang dijadikan tempat untuk belajar ilmu agama Islam dari fiqih, sejarah, bahasa Arab hingga belajar menulis huruf-huruf hijiyah. Pukul 2 siang hingga 4 sore menjadi begitu berharga untuk membekali diri dengan ilmu-ilmu ukhrowi.

Namun sayang, beberapa tahun terkhir, madrasah itu telah ‘dilupakan’. Bangunan lima pintu berjejer itu terbengkalai ‘mengenaskan’. Atap sengnya melapuk dimakan karat. Kursi dan dan meja entah dimana. Papan tulis tak lagi berwujud bersamaan hilangnya penggunaan kapur tulis. Tidak ada lagi pintu yang menghalangi sapi dan kambing numpang bermalam.Terabaikan, terbengkalaikan dan terlupakan!

Tidak perlu pula saling menyalahkan. Kini masanya untuk membangun kesadaran bersama bahwa segala macam penyakit masyarakat (termasuk degradasi moral generasi muda) yang terjadi saat ini bisa dihadang dengan memfungsikan kembali institusi pendidikan seperti madrasah. Paling tidak, madrasah dapat dijadikan pengisi waktu luang anak-anak setelah pulang dari sekolah formal, khususnya di pedesaan.

Akhirnya, madrasah itu adalah pesantren bagi kami anak-anak desa yang belum berkesempatan untuk mondok. Keberadaannya sangat berkontribusi terhadap pembentukan moral anak-anak bangsa ini. Sekarang banyak madrasah khususnya yang di desa yang ditelantarkan. Mari kita bangun kesadaran bersama untuk kembali menghidupkan institusi pendidikan ini. Khusus di kampung-kampung, saatnya kita canangkan Gerakan Kembali Ke Madrasah! #BNODOC26523092017

*Akademsisi UIN STS dan Pengamat Sosial Jambi

Iklan

MENJADI ORANG BESAR

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Saya yakin anda sudah sangat mengetahui kata-kata Eleanor Roosevelt berikut ini, “Orang besar berbicara tentang ide-ide, orang biasa berbicara tentang kejadian sekitar, dan orang kecil berbicara tentang orang lain”. Paling tidak ada tiga golongan. Artikel singkat ini mencoba untuk mengkolaborasi kata-kata bijak ini sehingga dapat dijadikan motivasi bagi siapa saja. Semoga!

Secara sederhana saya merumuskannya ‘anda tidak akan pernah besar dengan mengecilkan orang lain’.

Kita bahas dari yang kecil hingga yang besar. Saya termasuk orang yang tidak nyaman mendengarkan orang lain (lawan bicara) membicarakan orang lain. Lebih tidak nyaman lagi jika yang ‘digunjingkan’ itu adalah keburukan-keburukannya. Karena saya yakin, di waktu lain dan dengan orang lain, orang teresebut juga membicarakan saya, hehehe. Mudah-mudahan yang baik-baik.

Inilah mengapa orang-orang yang hobi membicarakan orang lain itu tergolong orang kecil. Paling nyata, mereka terjebak dengan subjektivitas tanpa batas. Mereka dipastikan akan membicarakan orang lain dengan ‘rasa’ mereka sendiri (subjektif). Sudut pandang yang digunakan adalah suka dan tidak suka (like or dislike). Suka dipuji, tidak suka dicaci. Kedua-duanya tetap saja subjektif!

Pada konteks ini, tidak ada salahnya saya gunakan artikel ini untuk mengingatkan kawan-kawan politisi muda, calon pemimpin, dan tokoh-tokoh yang berkecimpung di tengah masyarakat. Berhentilah untuk menyebut keburukan-keburukan siapa saja, termasuk lawan politik anda. Dengan mengumbar aib orang lain, justru dengan mudah kredibilitas anda ‘diukur’ orang lain. Sekali lagi, dengan menjelekkan orang lain, tidak akan membuat diri anda terlihat bagus dan mulia. Tidak akan!

Begitu juga orang-orang biasa yang hanya disibukkan dengan membicarakan kejadian sekitar. Biasanya, orang-orang yang masuk golongan ini lebih cenderung mengeluh dengan segala situasi dan kondisi yang ada, termasuk yang sedang dia hadapi. Mereka akan saling berbagi ‘aib’ masing-masing dengan kondisi-kondisi sulit yang dihadapi. Biasanya, mereka sangat faham dengan situasi politik, pemerintahan atau sosial budaya yang terjadi. Namun sayang, ujung-ujuangnya, menggosip dan menyalahkan.

Akan tetapi, orang-orang hebat (besar) tidak tertarik membicarakan dua hal tersebut. Golongan ini akan terus membicarakan ide-ide, gagasan, dan tujuan-tujuan (goal) yang hendak dicapai. Hebatnya, mereka cenderung tidak peduli dengan siapa dan apa pun kondisinya. Orang dan situasi tidak dijadikan bahasan utama, tapi gagasanlah yang menjadi fokus mereka.

Jalan pikir yang dibangun adalah ‘jika ingin besar maka besarkanlah orang lain’. Gagasan yang selalu menjadi fokus mereka adalah bagaimana membesarkan orang lain dan sibuk dengan mencari jalan keluar untuk menghadapi segala kendala dan kondisi yang ada. Inilah kemudian yang disebut dengan objektivitas. Meraka sedapat mungkin keluar dari ranah ‘like or dislike’. Siapa pun anda, jika memiliki potensi untuk maju maka akan didukung. Bukan orangnya, tapi idenya.

Hal ini tergambar salah satunya dari kata-kata yang diucapkan. Orang-orang besar tidak akan pernah menganggap dirinya besar sehingga mengeluarkan kata-kata yang memunculkan kesombongan dan keangkuhan untuk mengkerdilkan orang lain. Tidak juga merasa paling berjasa terhadap masyarakat banyak. Kalaupun faktanya memang sudah berbuat banyak untuk masyarakat, orang besar lebih suka berkata, ‘semua ini bukan karena saya, tapi berkat bantuan Si A, Si B dan Si C’. Dia akan membesarkan orang lain ketimbang ‘tepuk dada’ dan berkata, “Itu semua karena saya. Kalau bukan saya, pasti…”.

Akhirnya, orang besar itu adalah mereka yang selalu berbicara gagasan dengan mencari solusi setiap masalah yang ada dan membesarkan orang lain. Artinya, jangan pernah merasa menjadi orang besar jika masih terselip niat membicarakan (keburukan) orang lain, atau menyalahkan situasi yang dihadapi. Orang besar tidak pernah melihat dirinya besar! #BNODOC264222017

*Akademisi UIN STS dan Pengamat Sosial Jambi

TAHUN BARU: REORIENTASI TUJUAN HIDUP

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Selamat tahun baru Islam 1439 H. Masuknya tahun baru memberi informasi bahwa dengan pasti selama setahun waktu telah berlalu. Tahun berganti, bulan belalu, hari pun datang dan pergi silih brganti.  Pertanyaannya, apa yang berbeda tahun ini dengan tahun kemaren? Tahun kemaren dengan tahun sebelumnya? Jawaban dari pertanyaan ini akan menempatkan manusia, termasuk saya dan anda, dalam salah satu dari dua golongan; golongan beruntung atau golongon orang yang merugi. Untung dan rugi!

“Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia terlaknat.” (terlepas dari perdebatan kalimat-kalimat ini hadis atau tidak, paling tidak dapatlah dijadikan sebagai kalimat motivasi untuk menumbuhkan semangat perubahan diri.

Bagaimana cara mengetahui kita dalam keberuntungan atau kerugian? Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan meninjau kembali tujuan hidup. Cobalah jawab pertanyaan berikut ini. Apa tujuan hidup anda? Tahukan anda, bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut? Sejauh mana hidup anda benar-benar  telah berorientasi untuk mencapai tujuan itu?

Menentukan tujuan (goal) memang sangat penting karena anda tidak akan pernah sampai ke suatu tujuan jika anda tidak tahu hendak kemana. Lantas, apa tujuan hidup ini? Sebagai ummat muslim, tujuan hidup manusia itu sudah sangat jelas yaitu, “Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya’budun” (QS. 51:56).

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”. Mengabdi atau menyembah Allah itu tidak hanya persoalan melaksanakan kewajiban menjalankan rukun Islam. Tapi ini adalah orientasi kehidupan. Manusia harus menempatkan orientasi hidupnya dalam bingkai pengabdian kepada Allah semata. Maka inilah tujuan yang sebenarnya. Kerena juga Allah sudah tegaskan bahwa manusia itu pada akhirnya akan dikembalikan dan dimintai pertanggungjawaban (QS: Al-Mu’minun: 115).

Tujuan sudah tahu yaitu untuk menyembah Allah. Selanjutnya, bagaimana cara mencapai tujuan itu? Rasanya pada tataran teori, anak SD juga tahu jawabannya yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya (taqwa).  Maka ketika teori itu kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari, saatnya pada  baru in bertanya pada diri masing-masing sudah seberapa banyak perbuatan-perbuatan hidup ini yang berorientasi pada ketawaan.

 

Maka tahun baru itu sesungguhnya harus diisi dengan evaluasi diri akan arah dan tujuan hidup. Kita hanya khawatir jika tidak dievaluasi perjalanan itu tiba-tiba melenceng dari destinasi yang hendak dituju. Dengan evaluasi setiap tahun inilah diharapkan perjalanan itu tetap pada relnya. Jika berbelok pun diharapkan tidak terlalu jauh dan dengan mudah dikembalikan.

 

Tapi satu hal yang harus diingat bahwa yang paling tahu akan itu semua adalah diri kita sendiri. Kita bisa saja memanipulasi apa pun dihadapan orang lain, tapi tidak terhadap diri dan Tuhan. Kejujuran terhadap diri sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil evaluasi yang valid. Hasil yang valid juga akan mempengaruhi tindakan dan rencana parbaikan diri di masa yang akan datang.

 

Akhirnya, tahun baru adalah momentum untuk kembali melihat tujuan hidup kita. Apa saja hal-hal yang dilakukan untuk sampai ke tujuan tersebut. Jika ternyata sudah jauh melenceng, saatnya kembali ke jalan yang benar. Semoga. #BNODOC26321092017

 

*Akademisi UIN STS dan Pengamat Sosial Jambi.

CHARACTER BUILDING; BAIK DAN KEBAIKAN

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Jika anda pernah membaca beberapa bukunya Thomas Lickona dan tertarik dengan isu-isu pembangunan karakter, dipastikan anda pernah membaca salah satu kutipan berikut ini;

Good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good, habits of the mind, habits of the heart, and habits of action. All three are necessary for leading a moral life, all three make up moral maturity. (1991: 51)

Salah satu bukunya yang banyak menyita perhatian berjudul “Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility”. Isu senteral yang dibangun adalah bagaimana pentingnya mengajarkan ‘saling menghormati’ dan ‘tanggung jawab’. Dua hal ini memang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang.

Pada kutipan di atas, dapat kita garis bawahi beberapa hal sebagai bagian penting dalam pendidikan karakter generasi bangsa ini. Pertama, ‘knowing the good’. Mengetahui apa yang baik dan benar. Hal ini sangat penting mengajarkan kepada anak-anak kita mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak ada wilayah ‘abu-abu’ dan ‘remang-remang’. Sampaikan yang baik itu walaupun pahit!

Kedua, desiring the good. Setelah mengetahui mana yang baik maka selanjutnya adalah menginginkan kebaikan. Tidak ada yang diinginkan dalam kehidupannya kecuali kebaikan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Maka yang hidup dalam benaknya (mind) adalah kebaikan dan kebaikan. Inilah yang kemudian membuat dirinya selalu ber-positive thinking. Mencoba untuk tidak melihat sisi buruk dari apa pun yang ia inginkan.

Ketiga, doing the good. Hasil dari mengetahui dan menginginkan yang baik itu kemudian teraplikasikan dengan prilaku atau perbuatan baik. Itu artinya, apa yang diketahui dan apa yang diinginkan akan berpengaruh terhadap apa yang dia lakukan.

Maka pembangunan karakter pada konsep yang ditawarkan oleh Lickoni boleh jadi memulai dengan menanamkan pengetahuan akan kebenaran (knowing). Penanaman pengetahuan ini tentunya tidak hanya secara formal di sekolah, tapi bisa juga melalui ‘pendidikan’ informal seperti di rumah. Orang tua sangat berperan menjadi ‘guru’ yang mengajarkan ‘the good’ tersebut sehingga menjadi pengetahuan.

‘Knowing’ itu harus pula sampai pada penumbuhan keinginan (desiring) yang pada akhirnya menjadi tindakan nyata (doing) dalam kehidupan sehari-hari. Tindak dan perbuatan inilah akhirnya yang menjadi karakter.

Pembentukan ini tentu saja melalui proses dan butuh waktu. Pembentukan karakter itu tidak bisa dilakukan secara instan. Maka dari itu, pembentukan karakter itu dilakukan dengan menanamkan kebiasaan (habit). Menariknya, Lickona mencoba merumuskan kebiasaan itu menjadi ‘habits of the mind, habits of the heart, and habits of action’.
Ternyata kebiasaan harus dimulai dari dalam pikiran (mind), hati (heart) dan prilaku (action). Tiga hal ini harus pula menjadi satu kesatuan yang untuk membentuk kepribadian yang berkarakter. Pikiran mempengaruhi hati (mood), perasaan hati akan menentukan tindakan yang diambil. Jika ini dilakukan secara terus menerus (kebiasaan) itulah yang disebut karakter.

Akhirnya, menghadapi segala bentuk persoalan degradasi moral saat ini, sudah saatnya pola-pola ini digunakan untuk membangun karakter generasi bangsa ini. Pastikan generasi muda kita memiliki pengetahun, keinginan dan perbuatan yang baik dan mendatangkan kebaikan. Baik dan kebaikan itu harus pula menyatu dalam pikiran, hati dan perbuatan. Semoga! #BNODOC26220092017

*Akademisi UIN STS dan Pengamat Sosial Jambi

FLAYOVER UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Jika tidak salah, sejak tahun 2011 rencana pembangunan jembatan layang (Flyover) di kawasan Mayang Kota Jambi sudah dilempar kepada masyarakat. Namun, sampai hari ini agaknya rencana itu belum juga nampak realisasinya. Wajar saja kemudian masyarakat bertanya-tanya kepastian pembangunan tersebut. Baru-baru ini, sayup-sayup terdengar kembali bahwa pembangunan akan segera dimulai.

Salah seorang pejabat berwenang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi mengatakan, “Proyek pembangunan flyover jalan layang Sipin Kota Jambi ini akan mulai dikerjakan pada 2018 mendatang. Untuk mengurangi padatnya arus lalu lintas di Simpang Mayang, dari arah Simpang Tugu Juang sampai ke Simpang STM atas,” (jambrita.com).

Itu artinya masyarakat Jambi semakin optimis pembangunan ini segara dilaksanakan. Harus diakui bahwa masyarakat Kota Jambi memang sangat mendambakan flyover ini karena mereka sudah sangat ‘tersiksa’ dengan macet yang semakin menggila di kawasan ini. Pada jam-jam tertentu, bahkan tidak lama lagi akan terjadi setiap saat, macet sudah tidak bisa diurai.

Kemacetan yang terjadi tentunya akan mendatangkan dampak yang begitu banyak bagi masyarakat Kota Jambi. Kota terlihat semakin tidak teratur (semrawut) dan menyita begitu banyak waktu masyarakat dengan sia-sia di jalan. Tingkat kepanikan dan stress pun tidak dapat dinafikkan.

Memang banyak faktor yang menyebabkan kemacetan di kawasan ini. Disamping adanya pertigaan di kawasan padat lalu lintas, juga terdapat beberapa tempat umum seperti mall, rumah sakit, dan ruko-ruko. Ditambah lagi, saat ini sedang dirancang bangun Jambi Business Centre (JBC) di lokasi tersebut. Makin padat!

Maka dari itu, pembangunan flyover ini sudah seharusnya menjadi prioritas pembangunan yang tidak bisa ditunda lagi. Pemerintah sudah harus menggunakan segala daya yang ada untuk mewujudkannya. Apa lagi, pembangunan ini sudah dianggarkan sebagaimana yang telah direalis kepada masyarakat, “Total biaya untuk proyek ini adalah Rp 100 miliar, pada 2018 akan dianggarkan Rp 50 miliar dan 2019 Rp 50 miliar. “Tahun ini akan kita anggarkan Rp 50 M dan 2019 juga Rp 50 M. Kita targetkan 2019 akhir flyover ini sudah bisa digunakan,” (metrojambi.com)

Masyarakat tentunya hanya bisa mengingatkan jangan sampai anggaran yang sebegitu besar ‘menguap’ begitu saja. Anggaran itu adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Jika saat ini terdengar selentingan bahwa pembangunan ini ‘dihadang’ oleh sekelompok orang hanya dianggap merugikan mereka, maka pemerintah harus berani meyakinkan bahwa pembangunan ini bukan untuk segelintir orang, tapi untuk masyarakat Jambi secara keseluruhan. Jadi, siapa pun yang mencoba menghalangi, maka mereka sesungguhnya sedang berhadapan dengan kepentingan orang banyak.

Pemerintah tidak perlu takut. Saya yakin masyakat Kota Jambi akan siap bersama-sama pemerintah ‘melawan’ orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan kelompok mereka sendiri. Namun demikian, tentulah semua langkah-langkah harus dilakukan dengan bijaksana dan dengan menegakkan aturan-aturan yang berlaku.

Saatnya menghimbau masyarakat Kota Jambi untuk mendukung pembangunan flyover ini demi kepentingan bersama. Kepada kelompok-kelompok yang dengan ‘sengaja’ menghalangi pembangunan ini semoga diberi kesadaran bahwa kepentingan orang banyak jauh lebih utama dari hanya sekedar memikirkan ‘perut’ sendiri.

Akhirnya, pembangunan flyover Simpang Mayang, Kota Jambi harus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kota Jambi dan Provinsi Jambi untuk kepentingan bersama. Tidak boleh ada pihak-pihak yang sengaja ‘menghalanginya’ karena sedang berhadapan dengan kepentingan orang banyak. Flyover untuk bersama. #BNODOC261192017

*Akademisi UIN STS dan Pengamat Sosial Jambi

VERFAK PARPOL LAMA; BERANI?

Oleh: Bahren Nurdin, MA

Pada tanggal 21 Juli 2017 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah melakukan Rapat Paripuna dan akhirnya menyetujui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Maka pada tanggal 15 Agustus 2017 Presiden RI Joko Widodo pun secara resmi mengesahkan UU yang terdiri dari 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran ini. Berlaku!
Undang-undang ini kemudian menjadi pijakan utama dalam melaksanakan Pemilu tahun 2019 mendatang. Turunannya kemudian dijabarkan dengan rinci oleh Komisi Pemilihan Umum dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2017. PKPU ini telah dengan detail menyusun tahapan demi tahapan yang harus dilalui.
Menarik untuk dicermati adalah persyaratan partai politik (parpol) peserta pemilu. Menurut UU ini, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Catat, telah lulus verifikasi!
Ada sederet persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu, diantaranya setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan seterusnya.
Pertanyaannya sederhana, apakah parpol-parpol peserta pemilu tahun 2014 lalu (partai lama) masih memenuhi persyaratan undang-undang tersebut sehingga tidak perlu di lakukan verifikasi ulang?
Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak cukup dengan ‘yes’or ‘no’! Begini, secara alamiah, semua mengalami perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Detik per detik perubahan pasti terjadi. Dalam konteks ini, apa yang pada tahun 2014 lalu telah ditetapkan, hingga hari ini pasti telah mengalami berbagai perubahan.

Kasat mata misalnya, apakah jumlah provinsi di Indonesia masih sama tahun 2014 dengan sekarang? Telah terjadi penambahan dari 33, saat ini telah ditambah oleh Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hingga menjadi 34 provinsi. Jika undang-undang mengamanatkan bahwa parpol peserta pemilu harus ‘memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi’, apakah parpol lama sudah punya di provinsi yang baru tersebut? Verify it!

Itu adalah kasat mata yang masih menyangkut perubahan geografis dan demografis. Belum lagi berbicara perubahan administratif. Bagaimana dengan kepengurusan di kabupaten kota (75%) dan kepengurusan di kecamatan (50%)? Yakin selama lima tahun terakhir kepengurusan ini masih ada dan tidak berubah? Saya kurang yakin. Lihat saja fakta-fakta yang ada di lapangan. Apa yang sering terjadi adalah pengangkatan pengurus dan penempatan kantor administrasi partai di setiap tingkatan (terutama di tingkat kabupaten dan kecamatan) sering ‘asal ada’. Ya, kan?

Untuk kantor misalnya, cukup dengan memasang merek kantor di bangunan (rumah atau ruko) yang disewa beberapa bulan sebelum dan sesudah verifikasi. Setelahnya, merek itu pun ‘dibawa’ angin entah kemana bersamaan dengan pengurus pun yang ‘menghilang’. Yang tersisa tinggal SK tanpa raga. Dan, banyak lagi!

Intinya, seharusnyalah semua partai politik peserta pemilu harus diverifikasi factual, baik lama maupun baru. Memang akan menguras tenaga dan waktu para penyelenggara pemilu, tapi kita kan semua sepakat bahwa pemilu itu harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien. Untuk mencapi itu, ya harus bersakit-sakit, Hehe… #BNODOC260182017

*Akademisi UIN STS dan Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi [KOPIPEDE] Provinsi Jambi

PEREMPUAN ISTIMEWA TANPA ‘HAK ISTIMEWA’

Oleh; Bahren Nurdin, MA

Empat tahun silam (November 2013), saya sudah menulis sebuah artikel yang berjudul “Caleg Perempuan; Antara Quota dan Kualitas”. Tulisan ini dimuat di beberapa media, baik cetak maupun online dan dapat ditelusuri di blog pribadi saya http://www.bahren13.wordpress.com. Untuk menyegarkan ingatan, saya mengutip beberapa pokok pikiran tulisan tesebut.

“Undang-undang No. 8 Tahun 2012 yang dipertegas di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif mengamanatkan 30% keterwakilan perempuan. Ini artinya ada kehendak Negara untuk meningkatkan partisipasi politik kaum hawa dengan menambah keberadaannya (political presence) sehingga diharapkan dapat ikut serta memberikan sumbangan ide (political ideas) dalam berbagai kebijakan”.

“Logika yang dibangun oleh Undang-Undang ini tentu sangat sederhana bahwa semakin banyak jumlah (30%) kehadiran perempuan dalam parlemen maka akan semakin banyak sumbangan ide yang diberikan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat. Bahkan logika ini lebih disederhanakan lagi dengan cara ‘yang penting banyak dulu’”.

“Untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2014 mendatang, fakta yang terjadi hari ini, karena yang dikejar pemenuhan quota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif baik pusat maupun daerah, partai politik cenderung tidak selektif dalam menempatkan perempuan-perempuan wakil mereka. Bahasa sederhananya, main ‘comot’ yang penting quota terpenuhi.”

“Menurut saya pemenuhan quota (political presence) tidak berbanding lurus dengan sumbangan ide (political idea) yang diberikan. Bahasa lebih sederhananya, banyak jumlahnya belum tentu banyak manfaatnya. Tegasnya, lebih baik tidak perlu memaksakan pemenuhan quota 30% tetapi menempatkan perempuan-perempuan berkualitas di parlemen ketimbang banyak tapi ‘melempem’”

Jadi, jika sekarang muncul Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang tidak lagi ‘memaksa’ adanya 30% jumlah keterwakilan perempuan di partai politik, empat tahun silam sudah saya suarakan melalui artikel di atas. Pandangan saya rasanya sangat tegas, kita butuh kualitas bukan sekedar kuantitas!

Inilah tantangan bagi para politisi perempuan pada pileg 2019 mendatang. Masihkah ada kaum perempuan yang naik panggung dan ‘mewarnai’ gedung-gedung dewan di negeri ini? Itulah yang saya sebut ‘perempuan istimewa tanpa hak istimewa’.

Kita sedang mencari perempuan-perempuan yang ‘istimewa’ ini. Bukankah UU No 7, tahun 2017 ini secara positif memberikan keistimewaan yang luar biasa untuk menumbuhkan kepercayaan diri para politisi perempuan untuk membuktikan diri bahwa mereka hadir bukan karena ‘dikasihani’ atau diberi ‘jatah’ oleh undang-undang. Tanpa jatah mereka tampil!

Ini baru kesetaraaan sesungguhnya. Saya yakin, politisi perempuan yang benar-benar membekali diri dengan kualitas yang baik, tidak akan gentar dengan dihilangkannya kewajiban 30% keterwakilan prempuan dalam undang-undang ini. Mereka yang berkualitas akan mempu ‘melintas batas’!

Undang-undang ini juga harus dijadikan motivasi bagi politisi perempuan tanah air untuk membuktikan kepada bangsa ini bahwa mereka bisa tampil tanpa harus ‘merengek’. Jika perlu, buktikan pada pileg 2019 mendatang jumlah perempuan yang hadir di parlemen lebih dari 30%. Saatnya politisi perempuan betul-betul menempa diri dengan memperkaya ilmu dan pengalaman. Ingat, alam akan dengan mudah melakukan seleksi. Seleksi alam lebih ‘nyata’ dari seleksi adminstratif.

Akhirnya, para perempuan tidak perlu ‘baper’ jika ‘jatah’ kehadiran mereka tidak dipertegas 30% pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Saatnya membuktikan diri bahwa tanpa ‘quota’ pun masih bisa eksis. Saatnya berjuang dan menjadi perempuan-perempuan istimewa. Jadilah istimewa tanpa hak istimewa! #BNODOC259172017

*Akademisi UIN STS dan Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi [KOPIPEDE] Provinsi Jambi